Badan Permusyawaratan Desa atau biasa dikenal dengan nama BPD merupakan lembaga legislatif desa. Anggota BPD terdiri dari keterwakilan wilayah yang ditetepkan secara musyawarah dan mufakat.

BPD mempunyai peran penting dalam menentukan kebijakan yang ada di desa. Fungsi dan tugasnya berdasarkan penjabaran dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri) No. 10 Tahun 2016 tentang badan permusyaratan desa.

Dalam Permen dijelaskan bahwa BPD mempunyai fungsi sebagai membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Melihat dari fungsi dan tugas dari BPD di atas, lembaga ini mempunyai peran penting dalam perumusan dan menentukan kebijakan desa.

BPD yang juga menjadi lembaga legislatif desa ini, yang salah satu fungsinya sebagai penampung aspirasi rakyat dalam proses menentukan kebijakan desa. Selain itu, BPD juga mempunyai wewenang untuk menyampaikan aspirasi hasil kebijakan kepada rakyat.

Penyampaian aspirasi dilakukan melalui beberapa tahap kerja. Di antaranya meliputi BPD harus melakukan panggilan aspirasi rakyat, menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan ke BPD dan mengelola aspirasi masyarakat sebagai sebuah energi positif dalam merumuskan langkah kebijakan.

Aspirasi yang ditampung BPD dari rakyat, kemudian disampaikan kepada kepala desa. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menjadi bahan pertimbengan kepala desa dan jajarannya dalam melaksanakan program pembangunan desa.

Hadirnya BPD sebagai lembaga legislatif desa yang mana layaknya DPR pada sistem negara. BPD juga mempunyai fungsi untuk mengawasi pemerintah desa dalam melakukan pembangunan desa. Ini membuktikan BPD merupakan lembaga yang kuat dalam ranah politik dan sosial desa.

Jika ada persoalan penting dan mendesak untuk dibahas, BPD juga dapat mengadakan musyawarah desa atau MusDes. Misalnya desa ingin membuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), karena ini menyangkut persoalan masyarakat secara luas maka tugas BPD membuat MusDes. Hal tersebut dilakukan agar program yang dijalankan pemerintah mendapat persetujuan masyarakat dan masyarakat paham terkait tugas dan fungsinya jika sudah dibentuk BUMDes.

Adapun tugas dan fungsi BPD secara luas adalah sebagai berikut

  1. Tujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Tujuan pembentukan BPD yaitu

  1. Memberikan pedoman bagi anggota masyarakat bagaimana mereka bertingkah laku atau bersikap sesuai dengan kedudukannya dalam menghadapi maslaah dalam masyarakat yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat.
  2. Menjaga masyarakat agar tetap utuh.
  3. Memberikan pedoman bagi masyarakat untuk membuat sistem pengendalian sosial, seperti sistem pengawasan, masyarakat terhadap tingkah laku anggotanya.
  4. Sebagai tempat demokrasi desa, anggota BPD dipilih dari dan oleh penduduk desa yang telah memenuhi syarat. Sedangkan, pimpinan BPD dipilih oleh anggota BPD.
  5. Kedudukan dan Fungsi Badan Permusyaratan Desa (BPD)

Kedudukan dan fungsi BPD di antaranya sebagai berikut

  1. Badan Permusyaratan Desa (BPD) sebagai penyelenggara pemerintahan desa
  2. Badan Permusyawaratan Desa dibentuk berdasarkan usulan masyarakat desa yang bersangkutan.
  3. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu menetapkan Peraturan Desa (PerDes) bersama kepada desa, menampung dan menyampaikan aspirasi rakyat.
  4. Tugas dan Wewenang Badan Permusyaratan Desa (BPD)

Tugas dan wewenang BPD sebagai berikut

  1. Mengali, Menampung, mengelola, dan menyalurkan aspirasi rakyat.
  2. Menyelenggarakan musyawarah BPD dan Musyawarah Desa (MusDes).
  3. Membentuk panitia pemelihan kepala desa, dalam melakukan pemilihan kepla desa, BPD berhak membentuk panitia pemilihan kepala desa yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten.
  4. Memberi persetujuan pemberhentian dan pemberhentian sementara perangkat desa.
  5. Membuat susunan tata tertib BPD.
  6. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu.
  7. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa (PerDes) bersama dengan kepala desa.
  8. Melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.
  9. Mengevaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa.
  10. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa yang lain.
  11. Menjalankan tugas lain yang diatur peraturan perundang-undangan .
  12. Hak Badan Pemusyawaratan Desa (BPD)

Adapun hak yang dimiliki anggota BPD antara lain

  1. Mengajukan rancangan peraturan desa (PerDes)
  2. Mengajukan pertanyaan.
  3. Menyampaikan usul dan pendapat.
  4. Memilih dan dipilih.
  5. Mendapat tunjangan.

BPD menjadi lembaga yang paling diperhitungkan dan berpran central di desa, terlebih setelah dikeluarkannya undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa. Dijelaskan bahwa desa ditempatkan sebagai subyek dalam pembangunan di wilayahnya sendiri. Sebelum adanya undang-undang tersebut, desa selalu diposisikan sebagai obyek dari adanya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah ataupu pusat.

Dengan adanya pemberlakukan sistem tersebut, desa menjadi salah satu yang memiliki peran dalam melakukan pembangunan. Baik dalam pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan hukumnya. Maka dari itu partisipasi warga dalam menciptakan suasana pemerintahan desa yang bersih dan akuntabel menjadi penting.

Tidak hanya itu, dalam bidang ekonomi misalnya. Desa sudah memiliki otonomi sendiri dalam membuat Badan Usaha Milik Desa atau biasa dikenal BUMDes. Dalam BUMDes inilah desa mempunyai kewajiban untuk mengelola asset yang dimilikinya. Sehingga dapat dikembangkan sendiri tanpa ada intervensi dari pemerintah pusat maupun daerah. Denga upaya ini, desa diberi kewenangan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang sejahtera, adil makmur sesuai yang dicita-citakan dalam Pancasila dan UUD 1945.

Apalagi di masa pemerintahan Jokowi yang memberikan dana desa sebesar 1,4 milyar untuk desa. Dana tersebut dapat digunakan pemerintah desa dalam mengembangkan infrastruktur dan pengembangan masyarakat.

Artinya perhatian pemerintah terhadap desa serius. Untuk menumbuhkan laju perekonomian nasional, maka salah yang didorong untuk berkembang ke arah yang mendiri adalah desa. Pasalnya, di desa inilah terdapat bibit masyarakat yang akan melakukan urbanisasi ke kota.

Jika di desa sudah disiapkan pekerjaan dan tataran masyarakat yang layak. Harapanya, hal tersebut dapat menghambat laju urbanisasi yang terus mengalami kenaikan pada setiap tahunnya. Tidak hanya itu, dengan besarnya bantuan yang diberikan pemerintah kepada desa, pemerintah mendorong agar desa menjadi lumbung padi negara. Desa menjadi produktivitas pertanian yang meningkat. Pasalnya, cadangan pangan nasional bergantung di desa. Desa lah yang secara territorial masih memiliki lahan persawahan yang luas. Dengan demikian, harapan negara terhadap desa ini sangat besar. Terlebih untuk menciptakan daerah yang suasembada (makmur).

Tidak heran, jika sekarang menjadi pejabat desa adalah sesuatu yang diincar dan dijadikan rebutan. Terlebih, di beberapa tempat (desa) yang sudah mapan secara tatanan ekonomi, politik, sosial, dan pendidikannya. Berada di pemerintahan desa saat ini sudah memiliki imajinasi atau bayangan menjadi orang yang mapan. Baik mapan secara ekonomi maupun mapan secara status sosial.

Di beberapa desa seringkali terdengar bentrokan senjata saat terjadi pemilihan kepala desa atau biasa dikenal dengan istilah Pilkades. Bahkan di beberapa desa yang udah mapan malah tidak hanya sekedar politik uang yang sudah terkenal membutuhkan dana yang sangat besar, namun juga terjadi santet atau permainan dukun yang tidak sedikit dari mereka akhirnya meninggal.

Di tengah kemajuan yang dilakukan desa, masih banyak hal yang belum terbenahi terlebih persoalan klasik yang hingga kini masih menjadi rutinitas orang desa. Layaknya eskalasi politik nasional, kalau sudah masuk dalam pemilihan kepala desa tidak diperdulikan lagi, mana kawan dan mana awan. Mana saudara dan mana yang bukan. Semua melebur dan menjadi bias.

Puncak eskalasi tersebut menjadi memanas atau kuat setelah adanya dana desa yang besar. Terlebih di beberapa desa yang masih mengunakan sistem klasik yang tidak transparan. Biasanya tipikal pemerintahan seperti itu cenderung oligarkis dan otoriter. Wajar saja jika dalam sebuah sistem pemerintahan desa terdapat kepala desa yang seperti itu dan mendaftarkan diri menjadi calon kepala desa pasti dalam praktik pilkadesnya akan chaos atau kacau.

Hal tersebut dikarenakan tidak diterimanya mereka kalah dalam pemerintahan atau takut karena ada beberapa yang tidak beres. Orang seperti itu akan melakukan apa saja yang terpenting dirinya akan menang kembali guna menyelamatkan pemerintahannya yang tidak beres.

Jadi jika ada calon pilkades yang seperti itu, perlu untuk dikritisi kembali. Bahkan, dilakukan evaluasi besar-besaran memalui musyawarah desa. Agar dalam pemerintahan yang terdapat hal tidak transparan dapat diclearkan atau menjadi transparan.

Untuk menghindari adanya pemerintahan yang seperti dicontohkan di atas. BPD mempunyai peran penting untuk mengawasi segala bentuk pemerintahan yang dilakukan oleh desa agar cita-cita menciptakan negara yang baldatun toyyibatun wa robbun ghofur dapat terwujud dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Tugas kita semua sebagai rakyat untuk mengoreksi dan mengadvokasi segala bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerinta desa. Dan meluruskan segala bentuk tidakan dan kebijakan yang diambil oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Supaya pemerintahan tetap berjalan sebagaimana fungsinya sesuaidengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika kita lengah sedikit dalam melakukan tugas dan fungsi sebagai rakyat dan terjadi sesuatu dalam sistem pemerintahan desa. Maka jangan salahkan pemerintahan desanya saja jika mereka melakukan sebuah tindakan pengambilan keputusan yang menyimpang atau tidak sesuai dengan prosedure perundang-undangan yang ditetapkan.